Cultural Imperialism

Dua bulan lalu saya membaca sebuah paper berjudul “Indigenous Australians and the Digital Divide”. Digital divide adalah adanya kesenjangan di kalangan masyarakat dalam hal akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya adalah kesenjangan dalam akses terhadap jaringan internet. Walaupun Australia termasuk negara papan atas dalam hal penggunaan internet, tapi di kalangan masyarakat aborijin, penggunaan internet masih sangat terbatas. Situasi ini sangat ironis sekali. Apalagi dalam salah satu diskusi online, sebagian dari kami sempat melontarkan cemooh mengenai situasi ini. Walaupun kami semua para mahasiswa asing ini sudah diingatkan untuk menghargai perbedaan dan belajar dari kemajuan bangsa Australia, rasanya belum puas kalau bisa mencemooh bangsa tuan rumah. Sebagian mahasiswa asing malah ada yang berprinsip ekstrim “kalau bisa mencela, buat apa menghargai orang lain ?” Bagi saya sendiri, prinsip seperti itu menuntut kita untuk selalu lapang dada, memiliki alasan kuat dan tidak menggunakan kata-kata yang tidak layak. Tapi tentu saja tiap orang punya sikap yang berbeda, termasuk sikap menghadapi perbedaan.

Di situ disebut bahwa salah satu alasan kurangnya orang Aborijin memiliki akses internet adalah karena information imperialism. Sehingga penulis itu menyebut “ICTs are seen as promoting a Western-dominated socioeconomic and culturally homogenous globalisation ” (Samaras, 2005). Salah satu contoh mengenai keberatan dari orang Aborijin mengenai penggunaan internet adalah larangan untuk memasang foto dan menyebut nama leluhur yang sudah meninggal. Padahal dalam buku cetakan maupun situs internet, informasi mengenai nama dan foto siapa saja, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, banyak dimuat.

Lantas beberapa hari setelah membaca makalah itu, saya datang mengikuti Jumatan di kampus.Waktu itu, khatibnya yaitu Imtiyaz Ahmad, menyebutkan bahwa “nowadays, if we are culturally different from the Western-cultured majority, we ‘ll be called as narrow minded, or even extremist”. Yang saya tangkap dari ucapannya adalah bahwa dewasa ini kita secara tidak langsung dituntut untuk berperilaku sebagaimana layaknya orang Barat. Berbagai barang maupun jasa yang kita pakai pun menuntuk kita untuk berperilaku sebagaimana produsennya, yang orang Barat, atau berorientasi ke Barat.

Hari minggunya, saya ketemu Ebuzer, teman saya orang Turki. Dia mahasiswa undergraduate jurusan accounting. Saya kenal dia karena bertemu dalam acara buka bersama. Begitu bertemu, saya langsung ingat satu peristiwa yang baru terjadi di negaranya. Sebagaimana kita ketahui, negara Turki sering dikaitkan dengan ajaran sekularisme. Biarpun paham itu tidak berasal dari negara itu, tapi justru paham itu jadi terkenal mengingat eksperimen yang dilakukan para pemimpinnya di abad yang lalu.

Saya tanya tentang demo satu juta orang yang menentang presiden dari partai beraliran Islam. Beberapa waktu yang lalu, di Turki terjadi demonstrasi besar-besaran. Warga masyarakat, yang berasal dari kelompok sekuler menentang pencalonan seorang pendukung partai Islam untuk menjadi presiden. Selama ini, partai Islam di Turki menguasai parlemen dan berhasil menempatkan seorang anggotanya menjadi perdana menteri. Karena berhasil menguasai parlemen berkat kemenangan dalam pemilu, maka partai itu berpeluang untuk menang dalam pemilihan presiden yang diadakan secara langsung.

Kekuasaan eksekutif di negara itu memang ada di tangan perdana mentri, bukan presiden. Tapi kalau kedudukan presiden dapat dipegang oleh partai Islam, kelompok sekuler yang didukung militer merasa khawatir. Mereka mengungkapkan alasan bahwa partai Islam akan menerapkan syariah, dan itu dianggap bertentangan dengan paham sekulerisme, demokrasi dan hak asasi manusia.

Dia bilang bahwa itu cuma akal-akalan pihak militer. Dia mengatakan bahwa tidak benar partai Islam di Turki ingin menerapkan syariah. Justru partai Islam mendorong agar Turki masuk Uni Eropa. Sedangkan salah satu syarat masuk Uni Eropa sangat merugikan militer, yaitu militer harus terlepas dari urusan politik negara. Padahal, pendukung utama kelompok sekuler adalah militer, yang selama beberapa puluh tahun menguasai politik negara. Kedudukan kelompok sekuler menjadi dilematis. Di satu pihak mereka ingin menerapkan demokrasi, tapi yang menang dalam pemilu parlemen adalah partai Islam, yang justru ingin Turki masuk Uni Eropa dan mereformasi militer. Kelompok sekuler yang didukung militer juga ingin menegakkan demokrasi, tapi kalah dalam pemilu, dan terpaksa bersikap tidak konsekuen, dengan mengerahkan massa yang didukung militer. Gerakan massa itu justru mengambil tema yang sangat paradoks, yaitu menolak masuk Uni Eropa dan meminta “perubahan rejim”. Padahal, pemerintah yang dikuasai partai Islam adalah hasil pemilu yang dinyatakan sah.

Ketiga peristiwa itu mengingatkan saya pada satu tema besar yang berjudul “Cultural Imperialism”. Salah satu badan dunia yang bergerak di bidang kebudayaan adalah Unesco, yang pada tahun 205 mengeluarkan satu konvensi mengenai perlindungan keanekaragaman budaya. Konvensi itu dikeluarkan, terutama untuk mengatasi meluasnya penyebaran budaya Amerika, lewat ekspor produk seni dan budaya.

Salah satu bentuk cultural imperialism adalah menerima suatu bentuk budaya asing, tanpa sikap kritis dan tidak sesuai dengan konteks atau keperluan kita sendiri. Sebagai contoh, banyak di antara kita yang mengecat rambut, dengan warna coklat atau pirang, khususnya di kalangan artis. Menurut dugaan saya, hal ini adalah karena kita ingin meniru warna rambut orang Barat, yang umumnya pirang atau coklat. Bukankah janggal sekali bila kulit kita sawo matang, bola mata hitam tapi berambut pirang ? Padahal, di kalangan orang Barat (yang lebih tepat diartikan “Caucasian), penggunaan cat rambut kebanyakan adalah untuk mewarnai rambut dengan aneka warna, tidak terbatas pada warna rambut yang yang lazim pada berbagai ras manusia. Contoh penggunaan cat rambut beraneka warna adalah pada kelompok anak muda yang disebut aliran “Punk”, seperti pada foto berikut ini.

Penggunaan cat rambut warna hijau oleh warga kulit putih Australia.

Adapun tuntutan sekelompok penganut sekulerisme di Turki, nampaknya terperangkap pada satu kesalah pahaman, bahwa segala yang berasal dari Barat adalah benar dan baik, tanpa ada sikap kritis. Memang budaya Barat memiliki banyak kebaikan, salah satu contohnya memang seperti demokrasi, humanisme, penghargaan atas hak asasi manusia. Akan tetapi, penerimaan akan suatu konsep yang kita anggap baik, akan menuntut kita bersikap konsekuen. Kita tidak bisa menerima suatu konsep tanpa memahami berbagai akibat yang menyertainya. Sikap kalangan sekuler yang memusuhi kalangan Islam di Turki, tidaklah rasional, mengingat partai Islam itu menang dalam pemilu. Kita tentu tahu, bahwa rasionalitas adalah salah satu pilar dari budaya Barat juga. Bila rasionalitas itu juga kita pegang, tentu alasan kalangan sekuler dan militer Turki menjadi sesuatu yang tidak masuk akal.



Reference :
Ervin J. (2005).The Uses of Cultural Imperialism. Global Impact of New Communication Technologies. JOMC 223. Dec. 3rd, 2005

Samaras K. (2005). Indigenous Australians and the digital divide. Libri, 2005, vol. 55,